PEMERINTAHAN DESA

Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan keleluasaan dalampenyelenggaraan pemerintahan desa menurut adat-istiadat masyarakat setempatternyata disambut sangat baik oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Cirebon,pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengembalikan sebutan Kuwu  menjadi kuwu dianggap sangat sesuai dengan semangat lokal. Keleluasaanmenyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan adat-istiadat seperti yang terjadidi Kabupaten Cirebon ini diakui sangattepat, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Secara legal-formal, penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia belumsepenuhnya mengikuti amanat peraturan perundang-undangan terbaru, yakni UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini dapat dilihat padabeberapa indikasi di antaranya pemerintahan desa belum menyusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja PemerintahDesa (RKPDes), belum melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya AlokasiDana Desa Proporsional (ADDP), pengangkatan Sekdes menjadi CPNS, dansebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraanpemerintahan desa sebenarnya masih menggunakan kebijakan dan ’cara-cara lama’yang lebih mengacu pada UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Tapi itu semua tidak terjadi di Desa Gegesik Kidul ini, ini dapat terbukti dan dapat dilihat dari adanya sinergitas dan kebersamaan anatar Lembaga-Lembaga Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk saling bahu membahu mewujudkan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Contoh soal, dalam Pengangkatan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya maupun yang keluar, maka untuk menentukan penggantinya, walaupun itu adalah kewenangan Kuwu, tapi di Desa Gegesik Kidul berusaha menjalankan apa yang diamantkan dalam Perda maupun Perbup tentang Perangkat Desa, karena itu penentuan siapa yang dapat menggantikan posisi perangkat Desa dilaksanakan seleksi oleh Tim yang anggota adalah unsur BPD, unsur tokoh masyarakat dan unsur Kecamatan, jadi perangkat desa yang terpilih adalah benar-benar perangkat desa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pelantikan Perangkat Desa

Sehingga, pada gilirannya akan dapat benar-benar bekerja secara profesional untuk kemajuan desa.

Karena memang kewenangan pengangkatan perangkat desa ini ada pada Kuwu, maka Kuwu menetapkan pengangkatan Peangkat Desa ini dengan Keputusan Kuwu, yang selanjutnya dibukukan dan diarsipkan dalam Buku Perangkat Desa.

Itulah sekelumit kegiatan Pemerintahan di Desa Gegesik Kidul ini, dan secara jelas dapat dilihat dengan adanya Gedung Kantor yang cukup representatif menurut kami.